PPN Pasal 16D – Langsung saja, kali ini Excelku mencoba untuk membuat sebuah cheat sheet sederhana dalam rangka menentukan apakah suatu penyerahan dikenakan PPN atau tidak. Penyerahan yang bagaimana? yaitu penyerahan yang sesuai dengan kriteria pasal 16D UU No. 42 Tahun 2009 yang berlaku mulai 1 April 2010.

[scis id=”1″ align=”center”]

Cheat Sheet PPN Pasal 16D

Dengan cheat sheet gambaran umum tentang suatu topik bahasan diharapkan dapat ditangkap lebih cepat sehingga lebih mudah dipahami. Langsung saja, ini dia cheat sheet PPN Pasal 16D yang dibuat oleh Excelku. Semoga dapat membantu dalam memahami PPN pasal 16D.

ppn-pasal-16d-penyerahan-bkp-berupa-aktiva

Dalam ilustrasi di atas dapat disimpulkan bahwa PPN tidak dikenakan hanya apabila memenuhi kriteria pasal 9 ayat (8) huruf b dan c. Lain itu maka dikenakan PPN (masih dalam konteks Pasal 16D).

Kurang pas rasanya bila hanya berupa cheat sheet tanpa membahas pasal 16D itu sendiri. Excelku akan bahas mulai dengan bunyi dan penjelasan dari pasal tersebut.

Bunyi Pasal 16D UU (PPN) No. 42 Tahun 2009

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak, kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c.

Penjelasan: 

Penyerahan Barang Kena Pajak, antara lain, berupa mesin, bangunan, peralatan, perabotan atau Barang Kena Pajak lain yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak dikenai pajak. 

Namun, Pajak Pertambahan Nilai tidak dikenakan atas pengalihan Barang Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha dan pengalihan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yaitu kendaran bermotor berupa sedan dan station wagon, yang menurut ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c Pajak Masukan atas perolehan aktiva tersebut tidak dapat dikreditkan.

Pokok Bahasan Pasal 16D

Berdasarkan bunyi pasal 16D tersebut dapat disimpulkan bahwa pasal ini mengatur tentang dikenakan atau tidaknya PPN atas suatu penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh suatu Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Ketika syarat (1) barang yang diserahkan adalah BKP, (2) BKP yang diserahkan adalah berupa aktiva, dan (3) BKP tersebut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, (4) dan penyerahan tersebut dilakukan oleh PKP… terpenuhi semuanya maka disaat inilah Pasal 16D menentukan ada atau tidaknya pengenaan PPN atas transaksi tersebut. Diilustrasikan sebagai berikut:

ppn-pasal-16d2

Terminologi

Beberapa artian yang harus dipahami dengan benar dalam penafsiran pasal 16D:

  1. Apakah yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak?
  2. Apakah yang dimaksud dengan Penyerahan Barang Kena Pajak?
  3. Apakah yang dimaksud dengan Aktiva?
  4. Apakah yang dimaksud dengan Pengusaha Kena Pajak?

Dan tulisan ini tulisan ini disusun dengan mengasumsikan bahwa pembaca telah memahaminya dengan benar sesuai dengan yang dimaksud oleh Pasal 16D.

Perbandingan batasan Pasal 16D lama dan terbaru

Dalam Pasal 16D terbaru yang mulai berlaku sejak 1 April 2010 mengatur batasan tentang suatu penyerahan (sebagaimana dimaksud dalam pasal 16D) dikenakan PPN atau tidaknya. Berikut adalah perbandingan batasan pengenaan PPN dalam konteks Pasal 16D lama (UU No. 11 Tahun 1994) dengan Pasal 16D terbaru (UU No. 42 Tahun 2009).

Pasal 16D lama

Dikenakan PPN apabila PPN yang dibayar saat perolehannya dapat dikreditkan atau ketika dalam kasus faktur pajak perolehannya tidak memenuhi syarat administratif.

Selain itu maka tidak dikenakan PPN.

Pasal 16D terbaru

Tidak Dikenakan PPN apabila PPN yang dibayar saat perolehannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf C.

Selain itu maka dikenakan PPN.

Prinsip Umum PM dan PK

Menurut Excelku ada prinsip umum dalam dunia PM dan PK di PPN yaitu bahwa bila dalam suatu siklus ada PM yang dapat dikreditkan (menurut UU PPN) maka seharusnyalah ada PK-nya (ketika terjadi suatu penyerahan kepada pihak lain). Perlu digaris bawahi bahwa penggunaan kata umum disini dikarenakan masih ada hal-hal khusus lainnya yang perlu diperhatikan atau dapat sebagai pengecualian.

Dalam bahasan pasal 16D ini sebagai contoh: pasal 16D lama yaitu apabila faktur pajak perolehannya tidak memenuhi syarat administratif sesuai pasal 13 ayat 5 UU PPN (baca: PM tidak dapat dikreditkan) namun tetap dikenakan PPN (membuat Faktur Pajak artinya ada Pajak Keluaran).

Dan pada pasal 16D terbaru (UU No. 42 Tahun 2009) pengecualian terhadap prinsip umum tersebut dapat dilihat pada pasal 9 ayat (8) selain huruf b dan huruf c.

Bunyi pasal 9 ayat (8) huruf b 

Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;

Bunyi pasal 9 ayat (8) huruf c

Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan;

Station Wagon?

Issue yang sering dijadikan topik diskusi pasal 16D salah satunya adalah mengenai kriteria suatu kendaraan dapat dikategorikan sebagai Station Wagon. Seringnya yang dipertanyakan adalah apakah toyota kijang masuk dalam kategori station wagon.

Untuk menjawab issue ini S – 1499/PJ.54/2000 biasanya dijadikan sebagai rujukan dalam diskusi maupun putusan pengadilan pajak. Dalam surat direktur jenderal pajak tersebut ditegaskan bahwa kijang minibus dipersamakan sebagai kendaraan Van. Mengingat bahwa van adalah kategori tersendiri berbeda dengan station wagon (UU No. 11 Tahun 1994), maka Excelku menyimpulkan bahwa kijang minibus bukanlah station wagon.

Penutup

Demikianlah tentang Cheat Sheet PPN Pasal 16D yang dapat admin Excelku.com sampaikan. Setiap orang mempunyai perspektif tersendiri dalam penafsiran suatu peraturan perpajakan, oleh karena itu bila ada opini yang berbeda Excelku sangat terbuka menerimanya. Salam pajak dan sukses selalu untuk anda.

 

0 0 votes
Article Rating