Penghasilan dapat pula berasal dari luar Negeri. Wajib Pajak dalam negeri terutang pajak atas Penghasilan Kena Pajak yang berasal dari seluruh penghasilan termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Berdasarkan UU PPh, atas pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang (dalam tahun pajak yang sama). Hal ini untuk meringankan beban pajak ganda yang dapat terjadi.

Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur secara khusus tentang Kredit Pajak Luar Negeri pada Pasal 24.

[su_note note_color=”#fbffdf”]Referensi:

  1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
  2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 164/KMK.03/2002 tentang Kredit Pajak Luar Negeri.
  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.03/2008 tentang Penetapan Saat Diperolehnya Dividen oleh Wajib Pajak Dalam Negeri Atas Penyertaan Modal Pada Badan Usaha di Luar Negeri Selain Badan Usaha Yang Menjual Sahamnya Di Bursa Efek.

[/su_note]

Pajak Langsung

Berdasarkan penjelasan Pasal 24 ayat 1 UU PPh, pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang di Indonesia hanyalah pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak.

Aturan Batasan Maksimum Kredit Pajak Luar Negeri

Berdasarkan Pasal 24 ayat 2 UU PPh, besaran kredit pajak luar negeri tidak boleh melebihi penghitungan pajak yang terutang berdasarkan UU PPh. Metode kredit pajak yang demikian disebut metode pengkreditan terbatas (“ordinary credit Method”). Cara penghitungan besarnya kredit pajak luar negeri ditetapkan oleh Menteri Keuangan. KMK No. 164/KMK.03/2002 tentang Kredit Pajak Luar Negeri diterbitkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (6) UU PPh.

Besaran kredit pajak luar negeri tidak boleh melebihi penghitungan pajak yang terutang berdasarkan UU PPh.

Tata Cara Penghitungan Kredit Pajak Luar Negeri

Tata Cara Penghitungan Kredit Pajak Luar Negeri dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

TAHAP 1: Tentukan Pajak Terutang atas Penghasilan Kena Pajak baik yang berasal dari Dalam Negeri maupun Luar Negeri

Penghasilan Kena Pajak = (Penghasilan Neto Fiskal DN – Kompensasi Kerugian Fiskal) + Penghasilan Neto LN

Pajak Terutang = Tarif Pajak x Penghasilan Kena Pajak

Gabungkan Penghasilan Kena Pajak yang berasal dari seluruh penghasilan termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Namun sebagai catatan: kerugian yang diderita di luar negeri tidak boleh digabungkan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak.

Pasal 24 ayat 3 UU PPh mengatur dengan rinci berbagai ketentuan terkait suatu sumber penghasilan.

[su_note note_color=”#fbffdf”]

Dalam menghitung batas jumlah pajak yang boleh dikreditkan, sumber penghasilan ditentukan sebagai berikut:

  1. penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya serta keuntungan dari pengalihan saham dan sekuritas lainnya adalah negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut didirikan atau bertempat kedudukan;
  2. penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti, atau sewa tersebut bertempat kedudukan atau berada;
  3. penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak gerak adalah negara tempat harta tersebut terletak;
  4. penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat kedudukan atau berada;
  5. penghasilan bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan;
  6. penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan adalah negara tempat lokasi penambangan berada;
  7. keuntungan karena pengalihan harta tetap adalah negara tempat harta tetap berada; dan
  8. keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap berada.

— Pasal 24 ayat 3 UU PPh

[/su_note]

[su_note note_color=”#fbffdf”]Kerugian yang diderita di luar negeri tidak boleh digabungkan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak –(KMK No. 164/KMK.03/2002)[/su_note]

[scis id=”1″ align=”center”]

TAHAP 2: Menghitung Kredit Pajak Luar Negeri

Penghitungan Kredit Pajak Luar negeri diatur dan dijelaskan secara rinci melalui KMK No.164/KMK.03/2002.

Kredit Pajak Luar Negeri dihitung dengan tetap berpegang pada batas maksimum Kredit Pajak Luar Negeri  yaitu tidak boleh melebihi penghitungan pajak yang terutang berdasarkan UU PPh.

Kredit Pajak Luar Negeri diambil dari nilai nominal terkecil dari salah satu nominal berikut ini:

  1. Jumlah pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri
  2. (Penghasilan Neto LN / PKP) x PPh Terutang
  3. PPh terutang

Apabila Penghasilan luar negeri berasal dari beberapa negara, maka penghitungan Kredit pajak dilakukan untuk masing-masing negara.

Q: Bagaimana apabila jumlah Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri melebihi jumlah kredit pajak yang diperkenankan?

A: Kelebihan tersebut tidak dapat diperhitungkan dengan Pajak Penghasilan yang terutang tahun berikutnya, tidak boleh dibebankan sebagai biaya atau pengurang penghasilan, dan tidak dapat dimintakan restitusi.

Contoh Kertas Kerja Penghitungan Kredit Pajak Luar Negeri

Dari berbagai mekanisme penghitungan Kredit Pajak Luar Negeri (PPh Pasal 24) sebagaimana diatur dalam KMK No. 164/KMK.03/2002 maka dapat disusun sebuah kertas kerja seperti di bawah ini:

Kertas kerja di bawah ini berupa format Excel, dapat dicoba dengan memasukkan angka sesuai contoh kasus lampiran KMK No. 164/KMK.03/2002 dan kertas kerja akan secara otomatis menghitung maksimum Kredit Pajak Luar Negeri yang diperkenankan sesuai KMK.

Permohonan Pengkreditan Pajak Luar Negeri

Untuk melaksanakan pengkreditan pajak luar negeri, Wajib Pajak wajib menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan dilampiri:

  1. Laporan Keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri;
  2. Foto Kopi Surat Pemberitahuan Pajak yang disampaikan di luar negeri; dan
  3. Dokumen pembayaran pajak di luar negeri.

Hal tersebut dilakukan bersamaan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

Penutup

Demikianlah penjelasan singkat seputar PPh Pasal 24 (Kredit Pajak Luar Negeri) yang dapat Excelku.com sampaikan. Semoga dapat mempermudah Anda dalam mempelajari PPh Pasal 24 beserta cara penghitungan Kredit Pajak Luar Negeri.

[scis id=”3″ align=”center”]